Sampai Saat Ini Guru Banyak yang Masih Dijadikan Sebagai Alat Politik

Sampai Saat Ini Guru Banyak yang Masih Dijadikan Sebagai Alat Politik

Guru mempunyai peran sungguh-sungguh penting dalam dunia pengajaran. Tanpa guru, aktivitas belajar mendidik (KBM) tak akan berlangsung. Tetapi guru, lebih-lebih di tempat, senantiasa menjadi korban politik, sehingga karier profesionalnya terganggu atau sebaliknya, dimudahkan oleh politik.

“Banyak guru SD yang menjadi kepala sekolah (kepsek) SMP sebab jadi regu berhasil. Bila bukan regu berhasil, pasti you ditendang. Melainkan apabila jadi regu berhasil, siap-siap mendapatkan jabatan,” kata Kepala Subbagian Institusi Penjaminan Kualitas Pengajaran Nusa Tenggara Timur (LPMP) Edy Sula di kantor LPMP NTT, Kupang, Kamis (22/11) lalu.

Fakta adanya campur tangan politik dalam dunia pengajaran berdasarkan Eddy sungguh-sungguh merugikan sekolah dan siswa. Apalagi, mutasi oleh pemda sering kali dilaksanakan pada waktu yang tak pas. Seumpama, kepsek hal yang demikian tiba-tiba diganti meskipun dia patut menandatangani ijazah peserta ajar.

Baca Jugahttps://biz.kompas.com/read/2018/10/09/162604728/saint-monica-jakarta-school-sekolah-yang-penuh-dengan-prestasi

Berikutnya, Eddy mengatakan, keadaan sulit politik ini juga berdampak pada distiribusi guru. NTT dengan sempurna guru sebanyak 20.676 orang masih mengalami kekurangan guru, meskipun jumlah sekolah untuk seluruh tahapan cuma 836 sekolah.

Kekurangan ini terjadi sebab ada penumpukan di sejumlah tempat lebih-lebih kawasan perkotaan sehingga banyak tempat terpencil yang tak mempunyai guru.

Untuk itu dia mau, seluruh pemerintah tempat (pemda) dan kota patut mempunyai regulasi tempat (perda) yang memegang seputar pengajaran.

Seandainya itu dilaksanakan, mutasi guru sampai redistribusi guru akan dilaksanakan cocok peraturan, sehingga para guru bisa berprofesi tanpa patut menjadi komponen dari permainan politik.

Eddy menyebut, dari 22 kabupaten/kota di NTT, baru dua kabupaten/kota yang mempunyai perda seputar pengajaran yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kota Kupang. Para guru di dua tempat hal yang demikian bahkan tak akan menjadi korban politik.

Pengajaran terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pengajaran Provinsi NTT, Alfonsius Ara Pengajaran, mengatakan, untuk menghindari intervensi politik untuk jabatan kepsek, Dinas Pengajaran NTT sudah mengeluarkan tanda teknis (juknis) untuk seleksi calon kepsek, yaitu jabatan hal yang demikian ditetapkan via pelelangan terbuka. Oleh sebab itu, jabatan kepsek patut benar-benar dijalani oleh guru yang mempunyai potensi meningkatkan kwalitas pengajaran di sekolah.

Alfonsius menuturkan, lelang terbuka kepsek ini akan diawali pada Desember 2018. Pada permulaan Desember ini, Dinas Pengajaran akan menyurati semua Unit Pelaksana Teknis Tetapi (UPTD) di kabupaten dan kota untuk menjalankan seleksi calon kepsek cocok juknis.

“Kebetulan ketika ini, ada 63 sekolah yang dijalani oleh Plt Kepsek, jadi lelang ini akan diawali untuk 63 calon kepsek sebab keperluan kepsek mendesak untuk penandatanganan ijazah dan lainnya,” jelas ia.

Alfonsius juga menuturkan, skema lelang terbuka untuk jabatan kepsek ini baru pertama kali dipakai. Tujuannya, untuk menghindari jabatan kepsek sebagai permainan politik atau bahkan kepentingan lainnya.

Pada peluang sama, dia juga menceritakan, keadaan sulit pengajaran NTT merupakan guru, yaitu sebaran yang tak merata.

Tetapi, dengan adanya penggunaan skema zonasi, Alfonsius menceritakan, pihaknya sudah menjalankan analitik keperluan guru untuk SMA. Sementara keperluan guru untuk SMK dan SMP sedang dalam tahap perhitungan.

Malahan guru, pemerintah juga konsentrasi pada pengawas sekolah. Pasalnya, banyak pengawas sekolah yang pensiun.

Meski, terdapat kabupaten yang tak mempunyai pengawas. , pengawas mempunyai peran untuk menjalankan supervisi ke sekolah, termasuk menjalankan pengukuran daya kerja kepsek.

 

Baca Juga: saint monica kelapa gading